Polri Dorong Ketahanan Pangan, Fasilitasi KUR dan Penyerapan Jagung Petani oleh Bulog
Polri terus memperkuat peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta asosiasi pabrik pakan ternak yang digelar di Mabes Polri.
Erik
Jakarta, Targetoperasi.id - Rakor yang juga diikuti jajaran gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring itu dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku wakil posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Agenda utama rapat mencakup evaluasi program sebelumnya sekaligus penyusunan strategi penguatan produksi jagung nasional tahun 2026.
Brigjen Langgeng menyampaikan, capaian Indonesia yang berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi landasan penting untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian pada tahun berikutnya. Menurutnya, konsolidasi lintas sektor diperlukan agar kolaborasi berjalan lebih optimal.
Dalam sektor hulu, Polri berperan menjembatani kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengakses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan tersebut melibatkan bank-bank anggota Himbara guna membantu petani mengatasi kendala modal.
Implementasi program ini sudah berjalan di sejumlah daerah, seperti di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan jagung.
Dari sisi perbankan, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sektor pertanian tahun 2026 sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk mendukung ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri juga mendorong stabilitas harga jagung melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Langkah ini bertujuan memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak sehingga tidak bergantung pada tengkulak.
Berdasarkan kebijakan pengadaan tahun 2026, Bulog menargetkan penyerapan jagung hingga 1 juta ton sebagai cadangan pangan pemerintah dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, termasuk Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian sesuai standar tersebut,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diharapkan mampu mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memperbaiki kesejahteraan petani melalui pendampingan manajerial dan akses pembiayaan berkelanjutan.(Intan).
